SELAMAT DATANG DIWEBSITE BAPPEDA KABUPATEN PIDIE *************Mohon Maaf... Situs Masih Dalam Proses Maintenance...Terima Kasih*************

PERATURAN BUPATI PIDIE

Kategori : Profil Selasa, 24 Juli 2018 - Oleh admin

BUPATI PIDIE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE, 

Menimbang :

    1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie;
    2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie;


Mengingat :

    1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
    2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
    7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05,Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PIDIE.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
  2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
  3. Bupati  adalah Bupati Pidie.
  4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
  5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
  7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
  8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.
  9. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang adalah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pidie.
  10. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

 

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie.

 

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Program;
2) Sub Bagian Keuangan; dan
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari;

1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesatuan Bangsa.
2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan;

d. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari;

1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Penanaman Modal dan Pariwisata; dan
2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, ESDM.

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari;

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Sumber Daya Air, Pertanahan dan Pengembangan Kawasan; dan
2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Perhubungan, Kominfo, Persandian dan Kecamatan.

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari;

1) Sub Bidang Data, Perencanaan dan Pendanaan APBK;dan
2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari;

1) Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan;
2) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;

h. UPTB; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangannya

 

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan kepegawaian dan pengembangan dan statistik;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

 

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

 

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
d. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup badan;
h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Pasal 9

(1) Sub Bagian Program melaksanakan tugas:

a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan;
f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

(2) Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas:

a. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
b. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
d. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala Sub Bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
f. menyusun laporan pelaksaaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.


(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:

a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;

c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;

d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;

e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala-kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;

j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 3
Bidang Perencanaan Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan kualitas SDM, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak, pembinaan dayah, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, pengembangan kelembagaan, kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD;

b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

f.  mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;

g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;

h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

i.  mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;

j.  mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;

k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;

l.  pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, Keagamaan, Pembinaan dayah, Pendidikan, adat-istiadat, seni, Pemuda, Olah Raga, Pengembangan Kelembagaan, Tenaga kerja, kepegawaian dan Sekretariat Daerah, reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban, dan penguatan perdamaian.

(2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretaris Dewan.

 

Paragraf 4
Bidang Perencanaan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
Pasal 13

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebjakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD;
b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten;dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Penanaman Modal dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi penanaman modal dan pariwisata.
(2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan ESDM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi serta penyusunan perencanaan ppembangunan urusan pertanian, pangan, kelautan dan perikanan.

Paragraf 5
Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
dan Kewilayahan

Pasal 16

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian perencanaan di bidang pengembangan insfrastruktur, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan telematika, energi, sumber daya alam, pemukiman, lingkungan hidup, pemetaan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan antar wilayah

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD;
b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kab/Kota;
h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Sumber Daya Air, Pertanahan dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan dibidang infrastruktur, sumber daya alam, mineral, energi, lingkungan hidup, kelautan, pengairan, pengembangan wilayah, pertanahan dan kerjasama pembangunan.

(2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Perhubungan, Kominfo, Persandian dan Kecamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program pembangunan di bidang sarana dan prasarana wilayah, perumahan, permukiman, perhubungan darat, laut, udara dan angkutan sungai, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, persandian dan telematika.

 

Paragraf 6
Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 19

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melakukan penyediaan Data dan informasi, koordinasi pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :


a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap penapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pengelolaan hasil analisi hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;dan
p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Sub Bidang Data, Perencanaan dan Pendanaan APBK melaksanakan tugas:

a. melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya serta perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif
b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
f. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
k. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
m. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran penbangunan ekonomi makro daerah;
n. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
o. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
p. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
q. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
r. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;

s. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;dan

t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.


(2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan tugas:

a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkar kabupaten/kota dan provinsi;
k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;

m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 7
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 22

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :


a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan Litbang di daerah;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Litbang daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Litbang daerah;
d. pelaksanaan pengkajian Program Pembangunan di daerah;
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan melaksanakan tugas:


a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan Pemerintahan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan Pemerintahan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dibidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan Pemerintahan;
d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan Pemerintahan;

e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi, pembangunan, sosial budaya dan Pemerintahan;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.


(2) Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi melaksanakan tugas:


a. melaksanakan penelitian dan pengembangan;
b. fasilitasi dan penerapan di bidang Pembangunan, Inovasi, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi inovasi dan teknologi;
c. penyiapan penyusunan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Pembangunan, Inovasi, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
d. sosialisasi dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.


BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dalam bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b
d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Subbidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan badan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya Karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie serta sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2014 Nomor 21), dinyatakan tidak berlaku.

 

Link Download :

Download Pdf    Download Doc